NIUS,id – Upaya penanganan stunting di Kalimantan Timur dinilai masih terkendala oleh minimnya tenaga gizi yang tersedia di berbagai wilayah. Jumlah tenaga gizi yang ada saat ini dianggap belum sebanding dengan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Data BPS Kaltim tahun 2024 menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk 4,05 juta jiwa itu hanya memiliki 503 tenaga gizi. Angka tersebut jauh di bawah standar nasional yang menetapkan kebutuhan 35 tenaga gizi per 100 ribu penduduk.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kondisi ini berpotensi menghambat percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan bahwa tenaga gizi memegang peran penting dalam memastikan kecukupan nutrisi masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.
“Kalau bicara stunting berarti bicara soal gizi. Tenaga gizi adalah ujung tombak. Jumlah yang kurang tentu berdampak pada pelayanan di lapangan,” jelasnya, Senin, 1 Desember 2025.
Tidak hanya jumlah yang terbatas, pemerataan tenaga gizi juga masih menjadi persoalan. Kota Samarinda memiliki 93 tenaga gizi, Balikpapan 87, dan Kutai Kartanegara 81. Namun daerah seperti Mahakam Ulu, yang memiliki wilayah luas, hanya diperkuat oleh 16 tenaga gizi.
Melihat kondisi tersebut, Ananda mendorong Dinas Kesehatan Kaltim memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi kesehatan, di antaranya Universitas Mulawarman, UMKT, dan Poltekkes Kemenkes, untuk mempercepat penambahan tenaga gizi.
“Kami mendorong adanya langkah nyata agar penambahan dan pemerataan tenaga gizi bisa segera dilakukan. Ini penting untuk memastikan penanganan stunting dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” tegasnya. (*
