NIUS.id – Masih adanya sekolah menengah atas (SMA) yang membeli buku pelajaran fisik menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum optimalnya kesiapan infrastruktur digital di sekolah, meskipun kurikulum nasional saat ini telah mendorong penggunaan buku elektronik (e-book) sebagai standar pembelajaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa penggunaan e-book seharusnya sudah diterapkan secara menyeluruh di tingkat SMA. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebagian sekolah masih bergantung pada buku cetak.
“Jika masih ada SMA yang membeli buku fisik, itu berarti pemanfaatan e-book belum berjalan maksimal. Padahal sistem pembelajaran sudah diarahkan ke digital,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kondisi ini menjadi indikator bahwa fasilitas pendukung pembelajaran digital belum sepenuhnya terpenuhi. Mulai dari ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat teknologi bagi siswa dan guru, hingga sarana pendukung seperti laboratorium digital.
Agusriansyah menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada fisik bangunan semata. Ia mengingatkan bahwa gedung sekolah yang megah tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur digital.
“Pendidikan bukan hanya soal bangunan. Gedung bagus tidak akan banyak berarti jika fasilitas digitalnya tidak mendukung proses belajar mengajar,” tegasnya.
Ia menambahkan, layanan pendidikan harus mampu menghadirkan akses yang setara dan modern bagi seluruh peserta didik. Dengan dukungan sarana digital yang memadai, siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk bersaing di masa depan.
Untuk itu, Agusriansyah menilai pemenuhan infrastruktur digital, pemerataan akses internet, serta peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Ia berharap transformasi digital di dunia pendidikan tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah dan peserta didik.
“Pemerintah harus memastikan seluruh SMA di Kalimantan Timur mendapatkan layanan pendidikan digital yang nyata dan merata, bukan sekadar slogan,” pungkasnya. (*)
