NIUS.id – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menekankan pentingnya pembinaan intensif terhadap pondok pesantren di Bontang. Hal ini ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama jajaran Komisi A.
Kunjungan yang difokuskan ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram itu bertujuan menggali strategi pembinaan dan pengawasan pondok pesantren guna mencegah potensi penyimpangan nilai agama dan mencegah terjadinya kekerasan, baik fisik maupun seksual.
“Kunjungan ini membuka mata kita bahwa pembinaan terhadap pesantren tidak boleh bersifat formalitas semata. Harus ada pendekatan sistematis dan terus-menerus,” ujar Heri Keswanto, Rabu (23/7/2025).
Komisi A Dorong Sinergi Pengawasan Lintas Lembaga
Dalam pertemuan tersebut, Heri menggarisbawahi bahwa pengawasan terhadap pesantren tidak cukup hanya dilakukan oleh Kementerian Agama. Ia mendorong adanya kolaborasi antara lembaga, termasuk peran orang tua, organisasi masyarakat, dan DPRD dalam fungsi pengawasan.
“Kami melihat di Mataram, ada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal seperti Kemenag. Ini yang harus kita bawa ke Bontang,” tegasnya.
Menurutnya, jika pengawasan dan pembinaan dilakukan secara kolektif, maka ruang munculnya radikalisme, pelecehan seksual, ataupun kekerasan lainnya di lingkungan pesantren bisa ditekan secara maksimal.
Dorong Standarisasi dan Bantuan Fasilitas
Tak hanya dari sisi pengawasan, Heri juga menyebut bahwa hasil kunjungan ke Mataram mendorong perlunya standarisasi operasional dan penguatan fasilitas pesantren, baik dari sisi kurikulum keagamaan, kesehatan lingkungan, hingga kelayakan tempat tinggal santri.
“Kita tidak bisa membiarkan pesantren berjalan sendiri tanpa dukungan. Harus ada peran aktif dari pemerintah, termasuk bantuan fasilitas yang layak,” tambahnya.
Siap Bawa Rekomendasi ke Rapat Kerja DPRD
Sebagai tindak lanjut, Heri menyatakan akan membawa hasil kunjungan tersebut ke dalam rapat kerja DPRD. Ia berharap, masukan dari studi banding ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bontang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama setempat.
“Kami akan susun laporan lengkap dan mendorong agenda pembinaan pondok pesantren masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Ini demi menjaga marwah pendidikan Islam yang benar dan beradab,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
