NIUS.id – Polemik rencana pengadaan mobil dinas (randis) di Kalimantan Timur memantik perbincangan luas.
Anggaran senilai Rp6,8 miliar yang disebut-sebut untuk DPRD Kaltim menjadi sorotan dan memunculkan beragam spekulasi di ruang publik.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan, informasi yang berkembang tidak sepenuhnya benar.
“Perlu saya luruskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp6,8 miliar untuk Dewan bukan hanya untuk Ketua DPRD sendiri. Isu seolah-olah saya sendiri itu tidak benar,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, pengadaan tersebut diperuntukkan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Struktur AKD meliputi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, serta unsur pendukung lainnya di lingkungan DPRD.
Artinya, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, melainkan untuk kebutuhan kelembagaan secara kolektif.
“Kami ini kolektif kolegial,” tegasnya.
Hasanuddin memaparkan bahwa proses pengadaan kendaraan dinas tidak dilakukan sembarangan. Tahapannya harus sesuai regulasi dan mendapat pendampingan Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, pengadaan wajib mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Mekanisme pembelian juga dilakukan melalui sistem e-katalog guna memastikan harga sesuai pasaran dan mencegah potensi pembengkakan anggaran.
“Seperti itulah tahapan yang harus dilewati. Tidak serta-merta tiba-tiba ada. Begitu pula pengadaan mobil dinas Gubernur, semua harus melalui tahapan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa sejumlah kendaraan dinas lama telah dilelang melalui Balai Lelang. Kendaraan tersebut rata-rata berusia di atas lima tahun, bahkan ada yang mencapai 12 tahun masa pakai.
Menurutnya, kendaraan yang sudah tua cenderung boros bahan bakar dan membutuhkan biaya perawatan tinggi. Karena itu, rencana pengadaan randis baru dinilai lebih efisien dibanding mempertahankan kendaraan lama yang membebani anggaran operasional.
“Rencana lelang tahap kedua akan kembali dilaksanakan,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki medan jalan cukup menantang. Mobilitas pimpinan daerah, katanya, membutuhkan kendaraan yang prima agar mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya standar.
Ia bahkan membandingkan dengan era Penjabat Gubernur sebelumnya yang menggunakan helikopter untuk mobilitas. Menurutnya, biaya sewa helikopter per bulan bisa mencapai Rp2 miliar dan dalam setahun angkanya jauh lebih besar.
“Ini kan baru rencana, baru mau dianggarkan sudah ribut di luar seolah-olah saya menyaingi Gubernur. Ini kan aneh,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Salim
