NIUS.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim menyoroti tajam penurunan drastis dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Dalam rancangan anggaran 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp14,20 triliun. Namun, dana transfer yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp9,33 triliun kini diperkirakan hanya Rp3,13 triliun. Penurunan sebesar 66,39 persen ini dinilai memberi guncangan besar terhadap penyusunan RAPBD Kaltim.
Golkar menyatakan keprihatinan dan meminta pemerintah provinsi serta DPRD menetapkan skala prioritas yang ketat.
“Dengan menurunnya kapasitas fiskal, Pemprov diminta lebih hati-hati dan selektif dalam menentukan program serta kegiatan yang benar-benar mendesak,” ujar Syahariah, Kamis, (11/12/25).
Fraksi juga mengajak semua elemen pemerintah, DPRD, hingga masyarakat untuk bersatu memperjuangkan hak fiskal Kaltim di tingkat pemerintah pusat. Mereka menilai prinsip keadilan harus diwujudkan dalam kebijakan transfer keuangan daerah.
Meski pendapatan dari pusat turun signifikan, Golkar mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. Dengan PAD sebesar Rp10,75 triliun, tingkat kemandirian fiskal Kaltim naik menjadi 75,70 persen. Golkar mendorong agar penguatan PAD terus dilanjutkan agar pembangunan daerah tetap berjalan stabil meskipun transfer dari pusat menyusut. (*)
