NIUS.id – Dalam pembahasan belanja daerah pada Rancangan APBD Kaltim 2026, Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Provinsi. Hal tersebut disampaikan melalui pandangan umum yang dibacakan oleh anggota DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, dalam Rapat Paripurna ke-45.
Total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp15,15 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.
Gerindra menilai penurunan APBD 2026 terutama dipicu oleh pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Dampaknya sangat besar terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan,” urainya, Kamis, (11/12/25).
Oleh karena itu, fraksi meminta pemerintah untuk menjaga agar program-program prioritas tidak terganggu, termasuk Gratispol, Jospol, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, program non-prioritas disarankan untuk direstrukturisasi atau ditunda.
Gerindra juga menyoroti belum maksimalnya program perlindungan sosial, khususnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Banyak keluhan terkait sarana pendidikan yang belum merata, terutama di daerah terpencil, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBD.
Fraksi meminta pemerintah untuk memperluas bantuan pendidikan bagi sekolah swasta, meningkatkan sertifikasi guru swasta, serta mempercepat pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota.
“Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi SDM Kaltim di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
Dalam sektor ekonomi, Gerindra mendorong penguatan industri strategis, percepatan investasi, serta sinkronisasi kebijakan untuk mendorong inklusivitas keuangan masyarakat.
Hal ini termasuk menarik investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi melalui kemudahan perizinan dan insentif seperti tax holiday di kawasan industri Maloy, Kariangau, dan Buluminung.
Gerindra juga menyoroti buruknya konektivitas jalan di sejumlah daerah seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, serta wilayah Kota Bangun–Kenohan–Muara Wis di Kutai Kartanegara. Peningkatan dan perbaikan jalan menuju daerah pedalaman disebut harus menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada APBD 2026.
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa defisit APBD 2026 akan bergantung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp900 miliar.
“Pemerintah diharapkan memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah fiskal di tahun berjalan,” pungkasnya.(*)
