NIUS.id – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Kota Bontang menyoroti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang dinilai masih belum optimal dari sisi kualitas, meski secara kuantitas realisasinya mencapai 92,74 persen.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi ADB, Arfian Arsyad, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Raperda P2APBD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar baru-baru ini.
“Pertanyaannya, seberapa berdampak realisasi anggaran setinggi itu terhadap kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan keadilan sosial?” ujar Arfian.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan APBD, bukan sekadar capaian angka.
Fraksi ADB juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp282,15 miliar. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Fraksi ADB menilai angka ini terlalu tinggi, dan menjadi indikator perlunya perbaikan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Selain kritik, Fraksi ADB juga memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah diminta segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2024.
Kedua, pemerintah diminta lebih serius dalam menata dan melaporkan aset tetap milik daerah.
Terakhir, Fraksi ADB mendorong OPD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan program, termasuk penjadwalan yang selama ini menghambat optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
