NIUS.id – Perhatian publik di Kalimantan Timur tertuju pada mencuatnya dugaan tindak pencabulan yang melibatkan seorang oknum kader partai politik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Informasi tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial, memantik beragam reaksi dari masyarakat.
Kasus ini pertama kali ramai diperbincangkan setelah muncul unggahan terkait seorang perempuan berinisial YA, yang diketahui berasal dari Sangatta, Kutai Timur. Informasi tersebut kemudian menyebar cepat di Instagram dan media sosial lainnya, dengan kolom komentar dipenuhi beragam tanggapan, mulai dari kecaman, simpati, hingga tuntutan agar kasus tersebut diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
Di tengah dinamika dan peningkatan perhatian publik itu, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan pernyataan resmi. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku, berinisial DR.
“Setelah informasi tersebut ramai dibicarakan, saya langsung menghubungi yang bersangkutan untuk meminta penjelasan. Menurut keterangannya, ia mengaku tidak pernah mengetahui, apalagi melakukan tindakan seperti yang dituduhkan,” jelasnya, Rabu, 26 November 2025.
Pria yang akrab disapa Ayub itu juga menyampaikan bahwa DR telah secara mandiri mendatangi Polda Kaltim di Balikpapan untuk melaporkan balik pihak-pihak yang dinilai telah menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baiknya. Langkah tersebut diambil untuk melindungi kehormatan dirinya beserta keluarga di tengah derasnya arus opini publik yang berkembang.
“Menurut pengakuannya, risiko tudingan seperti ini kerap muncul bagi orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial maupun organisasi. Namun demikian, ia menyatakan tetap siap mengikuti seluruh proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” tambah Ayub.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Publik menantikan klarifikasi serta perkembangan resmi dari pihak kepolisian maupun institusi berwenang guna memastikan kejelasan dan kepastian hukum atas persoalan ini. (*)
