NIUS.id – Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan menghadapi tekanan fiskal serius pada tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul pemangkasan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang membuat proyeksi APBD Kaltim turun drastis dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan paling besar terjadi pada pendapatan transfer yang merosot tajam dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun. Bahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan mendalam, dari Rp6,06 triliun kini hanya tersisa Rp1,62 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kondisi ini menjadi peringatan bagi daerah untuk tidak lagi bergantung pada pusat. Ia menekankan perlunya memperkuat sumber pendapatan mandiri, mulai dari pajak, retribusi, BUMD hingga optimalisasi aset.
“Kita harus menggenjot PAD, termasuk dari potensi sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal,” tegasnya, Rabu, 3 Desember 2025.
Salah satu potensi yang disorot adalah Sungai Mahakam yang memiliki aktivitas bongkar muat besar namun belum memberikan kontribusi optimal bagi PAD. Pembahasan terkait hal tersebut telah dibuka antara DPRD, KSOP, Pelindo, dan MBS untuk mencari skema yang lebih menguntungkan daerah.
Meski fiskal Kaltim diprediksi ketat, DPRD memastikan sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2026. Ananda juga memastikan belanja pegawai serta tunjangan tidak akan tersentuh pemangkasan demi menjaga stabilitas ekonomi.
Ia turut mengingatkan beberapa OPD yang realisasi belanjanya pada 2025 belum mencapai 70 persen, sementara pendapatan masih di angka 60 persen. Ananda meminta agar sisa waktu anggaran dimanfaatkan secara maksimal agar tidak menghambat program penting.
Pembahasan RAPBD 2026 berlangsung intens antara DPRD, TAPD, dan Bappeda. Tujuannya memastikan seluruh asumsi anggaran disusun realistis, adaptif terhadap tekanan fiskal, dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. (*)
