NIUS.id – DPRD Kalimantan Timur menilai bahwa pengelolaan Ship to Ship (STS) di wilayah perairan Kaltim tidak semestinya sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan perlunya ruang yang lebih besar bagi Perusahaan Daerah (Perusda) untuk turut mengelola potensi kelautan tersebut.
Hasanuddin menyampaikan, pelibatan Perusda bukan hanya terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih pada memastikan pemanfaatan ekonomi sektor kelautan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kaltim. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat dengar pendapat mengenai pengelolaan alur sungai dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Jika regulasi membuka peluang, Perusda harus diberi peran. Ini menyangkut kemandirian daerah dalam mengelola potensi yang berada di wilayah kita sendiri,” ujarnya, Rabu, 3 Desember 2025.
Ia menekankan bahwa dua kawasan STS, yakni Muara Berau dan Muara Jawa, memiliki potensi ekonomi sangat besar. Aktivitas bongkar muat di kedua titik tersebut berlangsung masif, namun kontribusinya bagi daerah dinilai belum optimal. Selama ini, skema pengelolaan yang berlaku belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi Kaltim.
Hasanuddin menilai perlu adanya langkah konkret untuk memperluas keterlibatan pemerintah daerah, termasuk Perusda, dalam aktivitas kelautan dan sungai. Dengan demikian, alur manfaat ekonomi mulai dari penerimaan daerah hingga peningkatan sistem tata kelola bisa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Semua pihak perlu duduk satu meja. Sektor ini memiliki nilai strategis, dan jika dikelola bersama dengan baik, bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pembangunan Kaltim,” tegasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen terus mengawal pembahasan lintas sektor tersebut agar potensi STS tidak kembali terlewatkan, serta dapat menjadi salah satu penopang pendapatan daerah secara berkelanjutan. (*)
