NIUS.id – Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang mengapresiasi capaian pendapatan daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tahun anggaran 2024 yang dinilai menunjukkan kinerja positif. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (10/6/2025).
Sekretaris Fraksi PKS-NasDem, Muhammad Sahib, menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,81 triliun lebih atau 101,33 persen dari target yang ditetapkan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp111 miliar atau sekitar 28 persen.
“Peningkatan juga terjadi pada kategori lain-lain PAD yang sah, yang mencapai 395,68 persen. Ini patut diapresiasi,” ujar Muhammad Sahib.
Meski demikian, Fraksi menilai struktur fiskal Bontang masih belum mandiri. Dominasi pendapatan dari transfer pusat menunjukkan perlunya strategi inovatif dalam meningkatkan PAD.
“Perlu ada kebijakan yang mendorong kemandirian fiskal. Ekstensifikasi dan intensifikasi PAD perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Soroti Belanja dan SILPA
Fraksi PKS-NasDem juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai 92,74 persen. Beberapa pos anggaran dinilai belum optimal.
Belanja modal terealisasi 90,75 persen, namun belanja tanah hanya 8,44 persen. Fraksi menilai hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan adanya kendala teknis atau administratif.
Selain itu, realisasi belanja tak terduga hanya 16,56 persen. Fraksi meminta agar mekanisme pencairan dan respons instansi terkait terhadap kondisi darurat dievaluasi dan ditingkatkan.
Sementara itu, realisasi pembiayaan netto tercatat sebesar Rp581,51 miliar, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp282,15 miliar. Fraksi menilai besarnya SILPA menunjukkan belum maksimalnya realisasi program kerja.
“Perlu perbaikan dalam perencanaan, disiplin pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran di setiap perangkat daerah,” kata Sahib.
Dari sisi keuangan, surplus operasional tercatat sebesar Rp135,09 miliar, yang menunjukkan efisiensi anggaran. Namun Fraksi menekankan bahwa efisiensi tersebut harus berdampak pada peningkatan layanan publik.
Nilai aset daerah juga meningkat 2,05 persen menjadi Rp6,6 triliun. Fraksi mendorong agar pengelolaan aset dilakukan lebih akuntabel dan fungsional untuk kepentingan masyarakat.
Empat Catatan Penting
Fraksi PKS-NasDem menyatakan mendukung Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan empat catatan penting:
- Peningkatan kualitas belanja publik, khususnya belanja modal dan sosial.
- Inovasi kebijakan untuk mendorong peningkatan PAD dan kemandirian fiskal.
- Perbaikan sistem perencanaan dan realisasi kegiatan agar SILPA dapat ditekan.
- Penguatan tata kelola aset daerah agar lebih produktif dan berkelanjutan.
“Fraksi PKS dan NasDem berkomitmen terus mengawal tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tutup Sahib.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
