NIUS.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Bontang mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bontang, Winardi, mengatakan bahwa pengawasan yang ketat menjadi penting agar pembangunan benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menyoroti masih adanya sejumlah proyek jalan yang belum selesai dan berdampak pada aktivitas warga.
“Masih ada jalan-jalan yang kondisinya memprihatinkan, seperti di Jalan Gotong Royong, Jalan Masdarling, dan wilayah Kampung Timur Bontang Barat. Jalan-jalan ini masih berlumpur dan belum layak,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pembangunan Tugu Simpang Kusnodo yang harus dihentikan karena masalah sengketa lahan. Proyek Tugu PKK di Tanjung Laut juga dinilai tidak efektif karena telah beberapa kali diperbaiki.
“Ini menunjukkan lemahnya pengawasan, khususnya pada aspek legalitas dan kualitas pengerjaan proyek,” tambahnya.
Di sektor lingkungan, Winardi menyoroti masalah banjir yang hingga kini belum terselesaikan. Menurutnya, tata ruang yang lemah memperburuk kondisi dan perlu segera dibenahi.
“Kami mendukung proyek drainase dan mitigasi lingkungan, termasuk proyek multiyears. Tapi realisasinya jangan ditunda-tunda lagi,” tegas politisi PDIP itu.
Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja anggaran. Meskipun Bontang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), SiLPA tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp282,15 miliar dinilai masih terlalu tinggi.
“Anggaran yang tidak terserap optimal bisa berdampak pada tertundanya pelayanan publik. Evaluasi penyerapan harus menjadi agenda prioritas,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
