NIUS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) guna menyampaikan langsung berbagai aspirasi dari tenaga kesehatan (nakes) serta keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan di daerah.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya mengangkat sejumlah isu krusial, mulai dari kebutuhan fasilitas kesehatan, permasalahan sistem aplikasi layanan digital, hingga keluhan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Kami menyampaikan langsung aspirasi dari tenaga kesehatan, termasuk yang berasal dari Puskesmas Bontang Selatan dan Bontang Utara,” ujar Saeful saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah wacana pendirian rumah sakit Tipe D dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah yang masih terbatas akses kesehatannya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pengembangan sistem aplikasi layanan kesehatan yang terintegrasi, agar tenaga medis tidak perlu berulang kali mengisi data pasien pada platform yang berbeda.
“Sistem saat ini masih tumpang tindih. Idealnya, satu kali input data bisa langsung terhubung ke semua layanan,” katanya.
Terkait keluhan masyarakat soal BPJS, Saeful menerima aduan bahwa sejumlah pasien diminta pulang oleh rumah sakit sebelum benar-benar pulih karena batas waktu rawat inap telah habis.
“Kami sudah sampaikan hal ini ke Kemenkes. Mereka menyarankan agar langsung dikomunikasikan dengan BPJS di daerah,” tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia juga menepis isu yang beredar bahwa BPJS hanya menanggung 50 persen biaya operasi. “Informasi itu tidak benar. Saya sudah konfirmasi langsung ke pimpinan BPJS Bontang, dan mereka pastikan biaya operasi ditanggung 100 persen,” tegasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
