NIUS.id – Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menilai langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebagai upaya menjaga disiplin fiskal memang sudah di jalur yang tepat. Namun, ia mengingatkan ada risiko jika pemangkasan belanja tidak dilakukan dengan cermat.
Menurut Wijayanto, pemerintah tetap perlu merasionalisasi sejumlah pos belanja agar defisit anggaran tidak melebar. Tanpa itu, batas defisit 3 persen berpotensi terlampaui.
“Ini strategi yang bagus untuk menjaga disiplin fiskal. Tapi kalau belanja seperti MBG, KDMP, dan alutsista tidak dirasionalisasi, batas 3 persen bisa saja tembus,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Di sisi lain, ruang untuk meningkatkan penerimaan negara dalam waktu dekat dinilai tidak terlalu lebar. Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, ditambah tekanan inflasi, membuat potensi kenaikan pajak menjadi terbatas.
Yang jadi perhatian utama, kata Wijayanto, adalah arah pemangkasan anggaran itu sendiri. Ia mengingatkan agar efisiensi tidak justru menyasar sektor-sektor yang langsung berdampak ke masyarakat.
“Kalau yang dipotong justru anggaran kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, termasuk subsidi energi dan transfer ke daerah, itu bisa memperberat kondisi ekonomi,” katanya.
Karena itu, ia menyarankan penghematan lebih difokuskan pada belanja yang bisa dirasionalisasi, seperti pengadaan alat utama sistem persenjataan. Sementara sektor pendidikan, kesehatan, hingga dana desa sebaiknya tetap dijaga agar stabilitas sosial dan ekonomi tidak terganggu.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha. Menurutnya, peran sektor swasta perlu diperkuat agar bisa ikut mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, sekaligus memperluas basis pajak negara.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah juga disarankan mencari alternatif pasokan energi, sambil tetap mempertahankan subsidi BBM—tentu dengan perbaikan dari sisi ketepatan sasaran.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN hingga Februari 2026 masih dalam batas aman.
Defisit tercatat sebesar 0,53 persen terhadap PDB atau sekitar Rp135,7 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun, atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN.
“Angka ini masih sangat terkendali dan sesuai desain APBN 2026,” kata Purbaya.
Penerimaan negara hingga Februari tercatat Rp358 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak sebesar Rp290 triliun. Sisanya berasal dari cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Purbaya juga menjelaskan, defisit di awal tahun merupakan hal yang wajar karena pemerintah biasanya mendorong belanja lebih dulu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan lain, Purbaya menilai posisi fiskal Indonesia relatif lebih solid dibandingkan beberapa negara di kawasan, seperti Vietnam dan Malaysia.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit di bawah keduanya, rasio defisit terhadap PDB masih lebih rendah dan tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.
Menurutnya, hal ini menunjukkan Indonesia masih mampu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan mempertahankan disiplin fiskal. (*/Zk)
