NIUS.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dihadapkan pada tantangan berat usai Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami penurunan drastis. Dari semula Rp1,3 triliun, kini hanya tersisa Rp377 miliar.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengonfirmasi kabar ini usai menghadiri kegiatan di Auditorium Tiga Dimensi, Selasa (23/9/2025).
“Untuk DBH itu sudah pasti, dari Rp1,3 triliun turun menjadi Rp377 miliar. Situasi ini tentu mengharuskan kita lebih responsif,” tegas Neni.
Dampak dari penurunan DBH membuat Pemkot harus melakukan refocusing APBD 2026 meski rancangan anggaran tersebut telah disahkan sebelumnya. Neni mengakui langkah ini tidak mudah, namun tetap akan berpegang pada prinsip prorakyat.
“Kemampuan fiskal kita lemah. PAD juga rendah. Jadi memang sangat tergantung pada transfer pusat. Tapi walau berat, insya Allah kita tata ulang APBD dengan semangat prorakyat,” tambahnya.
Selain itu, Neni menilai penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah tidak berjalan adil bagi daerah pengolah sumber daya alam seperti Bontang. Ia bahkan membuka peluang untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi.
“Kalau begini terus, daerah pengolah sulit berkembang. Padahal seharusnya UU itu melindungi daerah seperti kita,” ungkapnya.
Sebagai langkah mitigasi, Pemkot akan memperkuat kerja sama dengan swasta, terutama dalam optimalisasi program CSR. Wakil Wali Kota Agus Haris disebut bakal memimpin forum CSR guna menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Bontang.
Laporan Wartawan NIUS,id, Dahlia
