NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang mulai menggelontorkan bantuan modal usaha bagi pencari kerja sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran. Namun, langkah ambisius ini mendapat catatan penting dari DPRD Kota Bontang.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, mengingatkan agar Pemkot tidak gegabah dalam mengalokasikan anggaran. Menurutnya, keberlanjutan program ini harus diiringi perhitungan matang agar tidak membebani keuangan daerah.
“Disnaker harus hitung betul. Jangan sampai terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. APBD kita punya batas,” ujar Saeful kepada wartawan, baru-baru ini.
Pada 30 Juni 2025 lalu, Pemkot Bontang telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 150 orang penerima manfaat. Mereka terdiri atas pelaku UMKM dan ahli waris peserta BPJS Kesehatan yang telah meninggal dunia. Bantuan ini diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Saeful menyebut, langkah Pemkot memberikan bantuan modal patut diapresiasi. Menurutnya, ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Ini langkah positif. Pemerintah hadir di tengah kesulitan masyarakat, khususnya pencari kerja dan pelaku UMKM. Tapi jangan asal kucur anggaran, harus terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Namun, Saeful juga menyoroti jumlah penerima yang masih terbatas dibanding total pencari kerja di Kota Bontang.
“Saat ini masih 150 orang, padahal angka pengangguran kita lebih dari 5.000. Artinya masih panjang jalan yang harus ditempuh,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam pernyataannya usai membuka sosialisasi program di Auditorium 3 Dimensi, menargetkan penurunan angka pencari kerja sebesar 30 persen dari total 5.425 orang.
“Kita realistis. Targetnya turun 30 persen dulu, karena tidak mungkin langsung 70 persen. Ini bertahap,” ujar Agus Haris yang juga politisi Partai Gerindra.
Ia menegaskan, program bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menunaikan amanat konstitusi untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.
Program ini memang disambut baik oleh berbagai pihak, namun tekanan fiskal tetap menjadi tantangan. Saeful pun mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan diri jika kondisi keuangan belum stabil.
“Jangan sampai semangat membantu rakyat justru membuat neraca keuangan terganggu. Harus seimbang antara niat baik dan kemampuan fiskal,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
