NIUS.id – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses perumusan kebijakan publik. Menurutnya, demokrasi daerah hanya bisa berjalan efektif jika masyarakat dilibatkan secara aktif sejak awal dalam proses pengambilan keputusan.
Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (24/5/2024) di Bontang.
“Intinya, kebijakan publik tidak bisa dibuat sepihak. Harus melibatkan pemerintah, LSM, dan tentu saja masyarakat sipil,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, selama ini proses perumusan kebijakan sering kali dianggap sebagai ranah teknokratis pemerintah saja. Padahal, tambahnya, masyarakat punya peran penting sebagai pihak yang merasakan langsung dampaknya.
Andi Faiz menekankan, pelibatan masyarakat tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil warga.
“Kita ingin kebijakan yang efektif, dan itu bisa dicapai jika prosesnya inklusif. Masyarakat harus didengar,” katanya.
Ia juga menyebut, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk menjembatani aspirasi masyarakat dalam forum-forum kebijakan.
Dalam konteks penguatan demokrasi daerah, Andi Faiz menilai bahwa keterlibatan publik bukan sekadar formalitas. Tapi menjadi jantung dari praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, akan tumbuh rasa memiliki terhadap kebijakan itu. Dan itu yang kita butuhkan untuk membangun daerah secara berkelanjutan,” tutupnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
