NIUS.id – Pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Andi Faiz, mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Kebijakan yang menjadi pusat kontroversi ini terkait dugaan penarikan dana pemkot dari Bank Kaltim, kemudian dialihkan ke sejumlah bank konvensional lainnya dalam jumlah yang signifikan.
“Seharusnya hal seperti ini dibicarakan dulu dengan DPRD Bontang,” tegas Faiz, dalam pernyataan melalui pesan group WhatsApp, Selasa (11/6/2024).
Menurutnya, meskipun pengalihan dana tersebut merupakan kewenangan Pemkot, DPRD Bontang tetap perlu mengetahui manfaat bisnis yang dihasilkan dari pengalihan dana ini untuk masyarakat.
Dalam pernyataannya, Andi Faiz juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Ia berpendapat bahwa transparansi adalah kunci agar masyarakat Bontang dapat memahami tujuan dan keuntungan dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
“Ini sangat penting sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
Kekecewaan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik.
Setiap keputusan penting yang melibatkan keuangan daerah, seharusnya melibatkan DPRD Bontang untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Hanya dengan keterbukaan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan legislatif, kepercayaan publik dapat terjaga dan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
