ADVERTORIALKALTIMPemerintah

Ananda Emira Moeis Dorong Penguatan Peran Petani Lokal dalam Program MBG

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. (Foto : Ist)

NIUS.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Menurutnya, program nasional tersebut juga harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah, khususnya dengan melibatkan petani dan pelaku usaha pangan lokal.

Ia menyampaikan bahwa keterlibatan produsen dalam negeri, terutama dari wilayah Kalimantan Timur, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program MBG. Selain itu, langkah tersebut dinilai mampu memastikan perputaran uang tetap berada di daerah, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Petani lokal memegang peran yang sangat penting. Jika kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari wilayah sendiri, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelajar, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Rabu, 26 November 2025.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah seharusnya dapat diminimalkan. Dengan optimalisasi sektor pertanian lokal, kebutuhan pangan MBG diyakini bisa tercukupi secara mandiri.

Meski demikian, Ananda mengingatkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi, salah satunya terkait terbatasnya akses permodalan bagi petani. Ia mendorong pemerintah daerah agar dapat menghadirkan solusi konkret dalam bentuk dukungan pembiayaan, pelatihan, hingga pendampingan usaha tani.

Selain aspek ekonomi, Ananda juga menekankan pentingnya kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada para siswa. Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga distribusi di sekolah.

Menurutnya, keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh kerja sama lintas sektor. Dinas Kesehatan diharapkan berperan dalam memastikan standar gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengawal pelaksanaan di sekolah, sementara Dinas Pertanian menjadi penghubung antara petani lokal dan penyediaan bahan pangan.

“Jika seluruh perangkat daerah bergerak selaras, program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak kita, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)

Exit mobile version