NIUS.id – Meskipun 96,26 persen rumah di Kota Bontang telah memiliki akses sanitasi, namun hanya 2,28 persen yang dinilai memenuhi standar sanitasi aman. Data tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong pemerintah melalui dinas terkait untuk segera mengambil kebijakan konkret dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Pemerintah harus segera ambil langkah untuk mengoptimalkan rumah yang belum aman sanitasinya. Sering-seringlah turun ke masyarakat,” ujar Heri, yang akrab disapa Herkes, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/6/2025).
Ia menilai, persoalan utama yang membuat akses sanitasi belum optimal adalah tidak tersedianya fasilitas pengolahan limbah, khususnya di kawasan pesisir. Selain itu, jangkauan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Bontang dinilai masih terbatas.
Menurutnya, jika persoalan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berdampak serius pada kondisi kesehatan masyarakat, termasuk memperburuk angka stunting.
DPRD berharap pemerintah dapat mempercepat perluasan cakupan IPAL serta melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait pentingnya sanitasi yang aman dan berkelanjutan.
“Secara teknis kami memang tidak mendalami langsung di lapangan seperti apa penanganannya, tapi kalau melihat data 2024, capaian akses sanitasi sudah tinggi. Tinggal bagaimana pengelolaannya,” singkat politisi Partai Gerindra itu.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
