NIUS.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pentingnya penyesuaian kuota haji secara proporsional di setiap daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki jumlah pendaftar jauh lebih tinggi seperti Samarinda dan Balikpapan.
Menurutnya, meski penetapan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat, faktor jumlah pendaftar per daerah perlu menjadi acuan utama agar tidak menimbulkan antrean keberangkatan yang terlalu panjang.
Agusriansyah menilai bahwa daerah dengan jumlah pendaftar besar seharusnya memperoleh kuota lebih banyak dibandingkan wilayah yang pendaftarnya relatif sedikit. Dengan demikian, distribusi kuota bisa lebih adil dan sesuai kondisi di lapangan.
Ia juga menyoroti contoh di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Tegal, yang mengalami penurunan kuota dari sekitar 400 menjadi sekitar 100 jamaah.
“Sementara itu, Balikpapan justru mendapatkan tambahan kuota seiring tingginya jumlah pendaftar yang mencapai 1.000 orang,” katanya, Selasa, 3 Desember 2025.
DPRD Kaltim, tegasnya, mendukung kebijakan pemerintah sepanjang dilakukan secara profesional, proporsional, dan bebas dari unsur diskriminatif. Ia mengingatkan agar tidak ada calon jamaah yang dirugikan akibat mekanisme yang tidak transparan.
Agusriansyah berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan pembagian kuota dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah, sehingga proses keberangkatan jamaah berjalan lebih baik dan tertib. (*)
