NIUS.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menanggapi kritik dari legislator PDI Perjuangan (PDIP) Bontang terkait pembangunan lapangan mini soccer yang dinilai menghabiskan anggaran besar dan tidak menjadi prioritas.
Agus Haris menegaskan bahwa proses penganggaran pembangunan daerah tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan melalui pembahasan bersama dengan DPRD Kota Bontang.
Menurutnya, proyek pembangunan lapangan mini soccer yang menjadi sorotan tersebut juga merupakan bagian dari rencana kawasan yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.
“Kalau dicontohkan lapangan mini soccer itu, sebenarnya masih warisan dari pemerintahan sebelumnya. Kawasan itu memang direncanakan sebagai pusat sarana olahraga dan fasilitas pemerintahan, termasuk Baznas dan PKK. Jadi itu satu rangkaian kawasan,” ujar Agus Haris kepada media, Kamis (5/3/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni belum lama menjabat. Karena itu, sebagian besar program yang berjalan saat ini merupakan kelanjutan dari rencana kerja pemerintah sebelumnya.
“Pada Maret 2025 kami dilantik. Sementara rencana kerja daerah sudah disusun sebelumnya. Jadi untuk tahun 2026 sebenarnya belum banyak program baru dari kami,” katanya.
Agus Haris juga mempertanyakan pihak yang dianggap bertanggung jawab jika program tersebut dinilai boros.
“Kalau dianggap boros, siapa yang dimaksud? Bu Neni dan saya, atau pemerintahan sebelumnya?” ujarnya.
Selain itu, Agus Haris mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya APBD Kota Bontang mencapai sekitar Rp3,3 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp1,7 triliun.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah program penting tetap berjalan, termasuk penanganan banjir yang telah dianggarkan sekitar Rp80 miliar.
“Program prioritas tetap jalan. Penanggulangan banjir misalnya, sudah ada anggaran sekitar Rp80 miliar,” jelasnya.
Agus Haris menambahkan bahwa seluruh program pembangunan daerah pada dasarnya berasal dari usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.
Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan berbagai usulan tersebut dengan kemampuan anggaran daerah.
“Di situ kita lihat mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Semua juga dibahas dalam pandangan fraksi di DPRD,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik dan siap berdiskusi secara terbuka terkait penganggaran daerah.
“Kalau saya terbuka saja. Mau debat terbuka juga silakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Bontang, Joni Alla Padang, menilai terdapat pemborosan anggaran dalam kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia mengaku telah menyampaikan keberatan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang.
Menurutnya, salah satu contoh adalah pembangunan lapangan mini soccer yang disebut menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Sementara di sisi lain masih terdapat infrastruktur dasar seperti jalan yang belum memadai di sejumlah wilayah.
Sebagai contoh, Joni menyebut di kawasan Bontang Barat masih ada akses jalan yang sulit dilalui saat hujan, bahkan membuat anak-anak sekolah harus melepas sepatu mereka ketika melintas.
Padahal, menurutnya, perbaikan jalan tersebut hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar.
“Namun pemerintah justru memilih membangun lapangan mini soccer dengan anggaran puluhan miliar,” ujar Joni.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Di mana keadilan dalam keberpihakan anggaran terhadap masyarakat kecil?” pungkasnya. (*/ZK)
