NIUS.id – Meningkatnya laporan kasus kekerasan terhadap anak tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih ramah bagi anak.
Di tengah tantangan tersebut, Balikpapan tetap optimistis meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Paripurna.
Komitmen itu ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” pada Kamis (23/7/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, mengatakan keberhasilan meraih predikat Kota Layak Anak tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui pola asuh yang baik serta kepedulian terhadap kondisi di sekitar.
“Kami berharap semua masyarakat bisa menjadi whistleblower apabila melihat adanya persoalan di lingkungan sekitar. Jangan ragu melapor kepada pihak yang berwenang karena yang menjadi korban adalah anak,” ujarnya.
Data DP3AKB Balikpapan menunjukkan, hingga Juli 2026 terdapat 132 kasus yang berkaitan dengan anak berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Angka tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Meski demikian, Nursyamsiarni menilai kenaikan jumlah laporan tidak selalu mencerminkan meningkatnya tindak kekerasan. Sebaliknya, kondisi itu menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus yang terjadi.
Ia mencontohkan, dua hari sebelumnya pihaknya menerima laporan dugaan pelecehan terhadap anak yang langsung diteruskan ke hotline Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk dilakukan asesmen.
“Ini menunjukkan masyarakat semakin peduli dan berani melapor. Kesadaran seperti ini justru menjadi hal yang positif,” katanya.
Selain persoalan kekerasan, DP3AKB juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi anak-anak, seperti paparan media sosial, penyimpangan perilaku seksual, hingga masuknya konten ekstremisme melalui internet.
Karena itu, peran orang tua dinilai sangat penting dalam mengawasi aktivitas digital anak agar tidak mudah terpapar konten yang dapat memengaruhi keselamatan maupun perkembangan mereka.
“Ini bukan lagi semata persoalan doktrin tertentu, tetapi banyak dipengaruhi oleh konten yang mereka konsumsi di internet,” jelasnya.
Untuk memperkuat perlindungan anak, DP3AKB Balikpapan terus mengembangkan layanan pendampingan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemerintah juga berencana menambah tenaga psikolog secara bertahap meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
“Tahun depan kami tetap berupaya menambah tenaga psikolog sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan anak dan penguatan Balikpapan menuju Kota Layak Anak,” ujar Nursyamsiarni.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, organisasi kemasyarakatan, Forum Anak, dan masyarakat menjadi modal penting dalam memenuhi berbagai indikator penilaian Kota Layak Anak.
Dengan semakin kuatnya sinergi lintas sektor, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta penguatan layanan perlindungan anak, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis mampu meraih predikat Kota Layak Anak kategori Paripurna sekaligus mewujudkan kota yang aman, ramah, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. (*/Zk)
