NIUS.id – Persoalan kelaikan kapal nelayan menjadi perhatian dalam temu wicara DPC HNSI Kota Bontang.
Hingga saat ini, Bontang disebut belum memiliki tenaga ahli ukur kapal yang menjadi syarat penting dalam proses penerbitan sertifikasi kelayakan kapal nelayan.
Ketua HNSI Bontang, Bakhtiar, mengatakan kondisi tersebut membuat proses administrasi nelayan menjadi terhambat karena pengukuran kapal harus melibatkan petugas dari luar daerah.
Menurutnya, tenaga ahli ukur yang sebelumnya bertugas di Bontang telah dipindahkan ke Balikpapan sejak akhir 2024.
“Sekarang ahli ukurnya didatangkan dari Balikpapan. Dulu tahun 2023 sampai 2024 masih bertugas di Bontang, sekarang pindah,” ujarnya.
Padahal, kata dia, pengukuran kapal menjadi salah satu syarat utama untuk menerbitkan sertifikasi kelayakan. Tanpa adanya proses tersebut, dokumen kapal nelayan sulit diproses.
Bakhtiar menilai kondisi itu tidak sejalan dengan potensi sektor perikanan di Bontang yang selama ini dikenal memiliki aktivitas perikanan cukup besar di Kalimantan Timur.
“Kalau mau terbit sertifikasi, kapalnya harus diukur dulu dan itu perlu ahli ukur. Sampai sekarang petugasnya tidak ada,” katanya.
Menurutnya, persoalan administrasi yang lambat juga dapat berdampak terhadap aktivitas nelayan di lapangan. Sebab legalitas kapal menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung usaha nelayan.
HNSI Bontang juga mengaku terus melakukan sosialisasi agar nelayan semakin tertib dalam melengkapi administrasi kapal.
“Karena kita berusaha itu hanya ada dua, aman dan nyaman,” ujarnya.
“Tapi kalau kita aman tapi tidak nyaman, ya percuma juga. Jadi harus dua-duanya kita punya,” pungkasnya. (AJ)
