NIUS.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bontang sukses menggelar temu wicara yang berlangsung di Aula PPI Tanjung Limau, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri pengurus DPD HNSI Kalimantan Timur serta sekitar 50 perwakilan nelayan Kota Bontang.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Mulai dari persoalan teknis, perizinan, hingga hambatan operasional yang dinilai menghambat aktivitas melaut.
Ketua HNSI Kota Bontang, Bakhtiar menyampaikan sejumlah persoalan yang saat ini dirasakan nelayan, salah satunya terkait sertifikasi kelayakan kapal.
“Kita ada masalah terkait sertifikasi kelayakan, karena ahli ukurnya ada di Balikpapan saja,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada proses administrasi kapal. Dampaknya juga merembet pada urusan lain seperti rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan.
“Kapal di bawah ukuran tertentu tidak akan direkomendasikan sehingga ini akan menjadi kendala saat kita mencari ikan lebih jauh dari biasanya yakni di atas 12 mil,” katanya.
Persoalan itu turut mendapat perhatian dari pembina HNSI Kota Bontang, Syamsuddin Bana dan Ketua DPD HNSI Kaltim, Ahmad Aznem yang hadir sebagai pembicara.
Ahmad Aznem menekankan pentingnya menjaga semangat para nelayan meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Jangan takut sama ombak, jangan takut sama angin badai karena kita putra bahari,” ungkapnya.
Ia menilai HNSI hadir bukan sekadar organisasi profesi, tetapi menjadi wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Niat mulia kita melalui HNSI ini, bagaimana mengangkat harkat martabat nelayan Kalimantan Timur khususnya nelayan Kota Bontang,” ujarnya.
“Kita ingin, Bontang menjadi gerbang perikanan tangkap di Kalimantan Timur guna mendukung program Astacita pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Syamsuddin Bana menilai target peningkatan produksi perikanan sulit dicapai jika persoalan mendasar nelayan belum diselesaikan.
“Bagaimana nelayan diminta meningkatkan produksi jika BBM masih sulit?” katanya.
“Bagaimana hasil tangkapan meningkat jika fasilitas penyimpanan belum memadai?”
“Bagaimana nelayan bisa produktif jika biaya operasional terus naik?”
Ia menilai potensi laut Kota Bontang sangat besar, namun menurutnya potensi itu perlu ditopang dengan dukungan nyata terhadap kesejahteraan nelayan.
“Jangan sampai kita berbicara target produksi nasional yang besar, sementara nelayan kecil masih berjuang memperoleh solar, es batu, tempat sandar, dan kepastian harga hasil tangkap,” tegasnya.
Mewakili Kepala DKP3 Kota Bontang, Syamsu Wardi mengatakan HNSI saat ini telah mengalami transformasi besar.
Menurutnya, organisasi tersebut tidak lagi hanya menaungi nelayan, tetapi juga seluruh pelaku usaha di sektor perikanan mulai dari pengolahan, distribusi, pemasaran hingga pemerhati perikanan.
“HNSI ini bukan sebagai lawan pemerintah, tapi mitra, teman kerja,” ucapnya.
Ia juga menilai prospek perikanan tangkap di Bontang sangat menjanjikan karena memiliki keunggulan geografis dibanding sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
“Prospek perikanan tangkap kita itu sangat tinggi. Kalau Kota Bontang tidak menangkap peluang ini, maka kita akan jadi penonton,” pungkasnya. (AJ)
