NIUS.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim mengulas sejumlah isu kritis dalam Rancangan APBD 2026, termasuk tingginya belanja pegawai, program penanganan stunting, serta rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Sorotan ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PDIP pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-45 yang diwakili oleh anggota DPRD Kaltim, Sugiyono.
Fraksi PDIP menyoroti dominasi belanja pegawai yang dinilai “terlalu fantastis” dibandingkan total belanja daerah. PDIP mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menata ulang komposisi anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat melalui program-program yang bersifat pro-rakyat.
Sorotan lain tertuju pada penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp9,33 triliun menjadi hanya Rp3,13 triliun, atau turun sebesar 66%. Kondisi ini dinilai harus diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi secara real-time.
PDIP juga mendorong Pemprov Kaltim untuk memperkuat program penurunan stunting melalui data by name by address yang akurat, integrasi intervensi gizi, serta penguatan peran kader kesehatan. “Fraksi menilai penanganan stunting adalah investasi bagi masa depan generasi Kaltim, sehingga harus diperluas terutama untuk keluarga kurang mampu dan wilayah dengan akses kesehatan terbatas,” urai Sugiyono.
Isu paling keras disampaikan terkait rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. PDIP menolak wacana tersebut dan menilai kebijakan itu tidak adil bagi daerah penghasil seperti Kaltim. “Bahkan fraksi menyebut, jika diplomasi Pemprov tidak direspons oleh pusat, aspirasi masyarakat perlu diberi ruang,” tegasnya.
Fraksi PDIP menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa seluruh kritik ditujukan untuk memastikan APBD 2026 tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, sejalan dengan ajaran Bung Karno bahwa pembangunan harus diabdikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim. (*)
(Sumber: DPRD Kaltim)
