NIUS.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa isu stunting harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meskipun terjadi pemangkasan atau efisiensi anggaran di sektor lain.
Peringatan ini disampaikan menyusul lambatnya penurunan angka stunting di Kaltim. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2021, prevalensi stunting di provinsi tersebut hanya turun sekitar 0,6 persen, dari 22,8 persen menjadi 22,2 persen. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat, dinilai masih belum menangani masalah ini secara maksimal.
Agusriansyah menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program nasional yang harus diutamakan. Oleh karena itu, anggaran untuk program-program terkait stunting di Kaltim tidak dikurangi.
“Ini merupakan fokus nasional. Pemerintah pusat sudah mengarahkan agar daerah memperkuat penanganan stunting. Maka anggaran untuk program ini tetap kita pertahankan,” ujar Agusriansyah, Kamis, 4 Desember 2025.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menjalankan program penurunan stunting. Salah satu alasan yang disampaikan adalah karena penanganan stunting menjadi salah satu indikator penilaian dalam penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang dinilai tidak serius menanganinya berpotensi mendapat pengurangan alokasi dana.
“Stunting menjadi skala prioritas. Instruksi pusat sudah jelas, dan pemerintah daerah harus mematuhi itu agar tidak terdampak pemangkasan dana transfer,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Agusriansyah berharap kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kaltim.
“Semoga dengan keterlibatan seluruh stakeholder, penanganan stunting bisa lebih optimal dan penurunannya semakin signifikan,” tutupnya. (*)
