NIUS.id – DPRD Kalimantan Timur menyoroti rendahnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas pelayaran dan logistik di Sungai Mahakam. Berdasarkan data Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pendapatan dari sektor tersebut hanya berada di kisaran Rp395 miliar per tahun, angka yang dinilai tidak seimbang dengan tingginya mobilitas industri di jalur sungai tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa Mahakam merupakan jalur utama pergerakan barang dan komoditas strategis—mulai dari tongkang batu bara, minyak sawit, hingga kebutuhan industri lainnya. Namun, kontribusi pendapatan dari sektor itu dinilai belum mencerminkan intensitas kegiatan yang berlangsung.
“Mahakam itu urat nadi ekonomi Kaltim, tetapi penerimaannya hanya Rp395 miliar. Itu jauh dari ideal,” ujarnya, Selasa, 2 Desember 2025.
Ananda menilai optimalisasi pendapatan alur sungai menjadi sangat penting, apalagi ketika pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD). Kaltim, kata dia, harus mulai memperkuat kemampuan pendapatan sendiri tanpa terlalu bergantung pada alokasi pusat.
“Kalau pendapatan daerah meningkat, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dapat lebih merata,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret dengan meningkatkan koordinasi bersama KSOP, Pelindo, serta Perusda MBS. Menurutnya, Sungai Mahakam tidak boleh hanya berfungsi sebagai jalur transportasi industri, tetapi harus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“Mahakam punya potensi besar. Tanpa terobosan, penerimaannya akan stagnan,” tegasnya. (*)
