NIUS.id – Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan beras. Produksi beras lokal yang hanya sekitar 170 ribu ton per tahun belum mampu menutupi kebutuhan masyarakat yang mencapai 350 ribu ton, sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi.
Kondisi ini menempatkan Kaltim sebagai wilayah yang rentan dalam hal ketahanan pangan, meskipun indeks ketahanan pangan daerah tercatat berada pada kategori tinggi secara nasional.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan pemerintah provinsi untuk tidak berpuas diri dengan capaian indeks tersebut. Ia menilai bahwa peningkatan produksi pangan harus menjadi prioritas utama.
“Indeksnya memang terlihat baik, tetapi faktanya kita masih bergantung pada pasokan luar untuk memenuhi hampir separuh kebutuhan. Itu berarti situasinya belum aman,” ujar Firnadi.
Ia juga menyinggung terbatasnya lahan pertanian yang dimanfaatkan. Dari total luas wilayah Kaltim yang mencapai sembilan juta hektare, hanya sekitar 63 ribu hektare yang dipakai sebagai lahan panen padi.
Politikus PKS itu mengungkapkan bahwa Komisi II telah melakukan pembahasan terkait kebutuhan anggaran pertanian untuk tahun 2026 sejak pertengahan tahun. Namun upaya tersebut terbentur aturan dalam Permendagri 900/2024, yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
“Petani memerlukan alat dan bantuan langsung, tapi regulasi baru justru membatasi ruang gerak pemerintah provinsi. Ini perlu dicarikan solusi agar program tidak terhambat,” tegasnya.
Firnadi menambahkan bahwa ketahanan pangan yang sejati tidak hanya dilihat dari peringkat atau indeks. Daerah harus mampu memproduksi bahan pangan secara mandiri dan berkelanjutan untuk bisa disebut benar-benar tangguh.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk memperluas lahan produktif, memperkuat program pertanian, dan memastikan bantuan kepada petani dapat disalurkan dengan optimal.
“Jika produksi pangan lokal kuat, stabilitas ekonomi daerah juga akan lebih terjaga,” tutupnya. (*)
