NIUS.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan PT Pelindo Regional 4, Dinas Perhubungan Kaltim, PT Kaltim Melati Bakti Satya, serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.
Rapat berlangsung di ruang rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025), dan membahas peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan alur Sungai Mahakam sebagai aset strategis.
Raker dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, serta dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.
Usai rapat, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa terdapat hampir sepuluh jembatan di sepanjang Sungai Mahakam yang memerlukan pelayanan assist tug dan jasa pemanduan kapal.
Namun, dari seluruh jembatan tersebut, hanya Jembatan Mahakam yang memberikan kontribusi PAD melalui kerja sama resmi dengan PT Pelindo.
Sementara itu, pengelolaan di jembatan lainnya dilakukan pihak non-pemerintah seperti organisasi masyarakat atau perusahaan swasta, namun tanpa perjanjian kerja sama yang memberikan pemasukan bagi daerah.
“Kita punya aset, tetapi daerah tidak mendapatkan apa-apa. Jembatan-jembatan itu digunakan untuk aktivitas pemanduan kapal, namun tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Ini yang ingin kita tata ulang,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Selain itu, rapat juga menyoroti aktivitas Ship to Ship (STS) yang berlangsung di Muara Berau dan Muara Jawa.
Menurut Sabaruddin, kedua lokasi tersebut berada dalam kewenangan Kaltim karena masih dalam batas 12 mil laut, namun hingga kini tidak memberikan kontribusi PAD.
“Kegiatan STS berlangsung masif, tetapi tidak memberi nilai tambah bagi daerah. Padahal risiko lingkungan seperti tumpahan batu bara atau kecelakaan kapal ditanggung wilayah kita,” tegas Sabaruddin.
Untuk mencegah kebocoran pendapatan, Komisi II mendorong KSOP dan instansi terkait merumuskan pola kerja sama resmi antara operator kapal dan Badan Usaha Milik Daerah (Perusda).
Sabaruddin menilai upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Presiden Prabowo mengenai optimalisasi aset daerah.
“Kalau kerja sama ini terwujud, PAD kita akan meningkat signifikan. Kami berharap KSOP bisa membantu mengawal regulasinya,” ujarnya.
Raker ditutup dengan kesepakatan untuk menyusun formula kerja sama kelembagaan serta melakukan evaluasi pemanfaatan aset strategis Sungai Mahakam sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. (*)
