NIUS.id – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi daerah dinilai belum berjalan maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah ketertinggalan pembangunan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah yang memiliki potensi wisata tinggi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyoroti persoalan ini sebagai hambatan serius bagi kemajuan pariwisata. Jalan rusak, akses yang sulit dijangkau, serta minimnya fasilitas umum menjadi problem berulang yang hingga kini belum ditangani secara komprehensif.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah provinsi jika ingin sektor pariwisata tumbuh secara berkelanjutan. Menurutnya, promosi yang gencar di media sosial maupun platform digital tidak akan cukup kuat menarik wisatawan apabila kondisi di lapangan masih memprihatinkan.
“Pariwisata memang sudah masuk dalam visi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Namun, visi itu harus didukung oleh kerja nyata berupa pembangunan akses jalan, fasilitas publik, dan penataan kawasan wisata,” ujar Subandi, Rabu, 26 November 2025.
Ia menjelaskan, kenyamanan wisatawan menjadi kunci utama dalam membangun citra positif suatu destinasi. Akses transportasi yang aman, area parkir yang memadai, toilet bersih, serta lingkungan yang tertata rapi akan memberikan pengalaman yang baik bagi pengunjung. Jika hal tersebut terwujud, wisatawan tidak hanya akan datang sekali, tetapi berpotensi kembali dan merekomendasikan kepada orang lain.
Lebih jauh, Subandi menyebutkan Kabupaten Berau sebagai salah satu contoh daerah dengan potensi wisata bahari berkelas dunia. Meski memiliki daya tarik luar biasa, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya belum layak, sehingga menghambat akses wisatawan menuju lokasi-lokasi unggulan.
Padahal, jika dikelola secara serius, sektor pariwisata diyakini mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Untuk itu, Komisi III DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur wisata melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kalau infrastrukturnya diperbaiki dan dikelola dengan baik, maka dampak ekonominya akan langsung dirasakan masyarakat. Pariwisata bisa menjadi kekuatan baru bagi Kaltim,” tutupnya. (*)
