NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (19/9/2025) malam.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan dihadiri Wakil Wali Kota Agus Haris beserta jajaran pejabat Pemkot.
Dalam kesempatan itu, Agus Haris menyampaikan Nota Keuangan RAPBD yang menargetkan belanja daerah sebesar Rp2,8 triliun. Ia menekankan bahwa dokumen keuangan ini tidak hanya mencatat angka-angka, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan Kota Bontang ke depan.
“APBD 2026 harus sehat, responsif, dan benar-benar pro-rakyat. Ini hanya dapat terwujud melalui sinergi erat antara pemerintah, DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat,” tegas Agus Haris.
Menurutnya, tujuh program unggulan akan menjadi prioritas belanja, mulai dari Bontang Sehat, Bontang Pintar, hingga penguatan inovasi pelayanan publik. Semua diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Namun, Agus juga mengingatkan bahwa pembahasan RAPBD 2026 menghadapi tantangan besar berupa rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diproyeksikan akan berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
“Kita harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja publik harus menjadi fokus utama,” ujarnya.
Wali Kota Bontang, yang juga menjabat Ketua APEKSI Komisariat Wilayah V Kalimantan, sebelumnya telah menyuarakan keberatan atas pemangkasan TKD tersebut. Ia bahkan mendorong agar APEKSI secara nasional menyampaikan penolakan resmi kepada pemerintah pusat.
“Bontang tetap konsisten memperjuangkan keadilan fiskal agar pembangunan di daerah bisa berjalan berimbang,” pungkas Agus Haris.
Laporan Wartawan NIUS.id, Dahlia
