NIUS.id – Kota Bontang mencatat capaian membanggakan dengan menempati peringkat pertama dalam penurunan angka pengangguran terbuka di Kalimantan Timur (Kaltim). Meski demikian, Pemerintah Kota melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menilai bahwa tantangan dalam sektor ketenagakerjaan masih cukup besar.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Disnaker Kota Bontang, Abdu Safa Muha, dalam kegiatan pelatihan hak buruh terkait hukum ketenagakerjaan tahun 2025 yang digelar di Hotel Andika, Kamis (18/9/2025). Acara ini dihadiri oleh perwakilan serikat buruh, pekerja, serta kalangan perusahaan.
Menurut Abdu Safa Muha, data pengangguran yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini hanya menampilkan angka secara umum tanpa identitas individu. Padahal, pemerintah daerah membutuhkan data lengkap dengan nama dan alamat agar program penanganan lebih tepat sasaran.
“Judulnya ada, angkanya 6.631 atau 7,06 persen dari angkatan kerja, tapi tidak ada nama dan alamat. Ini menyulitkan kami untuk mengambil kebijakan yang benar-benar akurat,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara persentase angka pengangguran di Bontang tampak tinggi, tetapi dari sisi jumlah relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Kaltim seperti Mahulu, Penajam Paser Utara, dan Kutai Barat. Hal ini disebabkan jumlah angkatan kerja di Bontang hanya sekitar 93.000 dari total 134.800 penduduk usia kerja.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan perlunya konsistensi penerapan hukum ketenagakerjaan serta kebijakan berbasis data yang akurat.
“Dengan begitu, cita-cita menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan bisa terwujud demi Bontang yang lebih maju,” pungkasnya.
Ke depan, Pemkot Bontang berharap sinergi antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan terus diperkuat untuk menjaga tren positif penurunan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Laporan Wartawan NIUS.id, Dahlia
