NIUS.id – Jalur pelayaran menuju Pulau Malahing, Kota Bontang, mengalami sedimentasi parah yang menyulitkan mobilitas warga, khususnya saat air laut surut. Kondisi ini telah berlangsung lama dan belum juga mendapat penanganan yang memadai.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa sejak dulu sudah ada rencana pengerukan alur tersebut. Namun, realisasi di lapangan tak kunjung terjadi.
“Dari zaman dulu sudah direncanakan untuk didalami (dikeruk) alur menuju Malahing, tapi selalu terkendala karena wilayah perairannya berada di bawah kewenangan provinsi,” ujarnya saat ditemui, Selasa (10/6/2025).
Sahib menyayangkan lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyebut, jika terus menunggu intervensi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka masyarakat Malahing akan terus dirugikan.
“Kita jangan selalu bergantung ke provinsi. Saya rasa kalau Bontang yang melakukan pengerukan pakai anggaran sendiri, tidak mungkin provinsi mempersoalkan,” tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
Ia menilai, langkah konkret harus segera diambil demi kepentingan masyarakat. Sebab menurutnya, perhatian pemerintah provinsi terhadap Malahing sangat minim, bahkan perencanaan terkait kawasan tersebut pun nyaris tidak ada di level provinsi.
“Kalau kita terus menunggu provinsi, saya bisa pastikan tidak akan ada perencanaan untuk Malahing di sana,” tegasnya lagi.
Sahib pun mendesak Pemerintah Kota Bontang agar berani mengambil inisiatif, termasuk menyiapkan anggaran sendiri jika perlu, demi mengatasi persoalan sedimentasi yang telah lama menghambat aktivitas warga Pulau Malahing.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
